Perkuat Ketahanan Pangan dan Ekonomi Rakyat, Kajati Lampung Resmikan Koperasi Adhyaksa Mandiri Sejahtera

LAMPUNG SELATAN – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Danang Suryo Wibowo, secara resmi meresmikan Koperasi Konsumen Adhyaksa Mandiri Sejahtera Lampung pada Rabu, 10 Desember 2025. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya penguatan ekonomi kerakyatan melalui sinergi antara lembaga hukum dan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Kajati Lampung didampingi oleh jajaran pejabat utama Kejati Lampung, antara lain Asisten Pembinaan, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), Asisten Pengawasan, serta Asisten Pemulihan Aset. Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Selatan, Suci Wijayanti, beserta unsur Forkopimda Lampung Selatan.

Inovasi Padi Biosalin: Ubah Lahan Pesisir Jadi Potensi

Selain peresmian koperasi, agenda utama lainnya adalah pelaksanaan penanaman padi biosalin. Program ini merupakan langkah nyata dalam mendukung ketahanan pangan daerah, khususnya memanfaatkan wilayah pesisir.
Kajari Lampung Selatan, Suci Wijayanti, menegaskan bahwa pengembangan varietas biosalin ini merubah paradigma masyarakat terhadap lahan asin.

“Pengembangan padi biosalin membuat masyarakat tidak lagi melihat lahan pesisir sebagai beban, melainkan sebagai potensi ekonomi yang besar,” ujar Suci dalam sambutannya.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengapresiasi inovasi agrikultur ini. Ia mengungkapkan bahwa hasil uji coba menunjukkan angka produksi yang sangat menjanjikan.

• Hasil Produksi: 6 ton per hektare.
• Luas Demplot: 2 hektare (tahap awal).
• Karakteristik: Mampu tumbuh optimal di wilayah dengan kadar salinitas tinggi (pesisir).

Koperasi sebagai Motor Penggerak Kesejahteraan

Dalam arahannya, Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo menekankan bahwa Koperasi Konsumen Adhyaksa Mandiri Sejahtera harus dikelola secara profesional untuk menjadi wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai motor penggerak pemberdayaan, kemandirian, dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat,” tegas Danang.
Beliau juga berpesan agar masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM, dapat memanfaatkan program Mitra Adhyaksa. Program ini menyediakan berbagai fasilitas penting, seperti:

1. Pendampingan Hukum: Memastikan tata kelola usaha sesuai regulasi.
2. Akses Permodalan: Membantu pengembangan skala usaha.
3. Edukasi Usaha: Meningkatkan kompetensi dan nilai tambah bagi pelaku ekonomi lokal.
   Dengan adanya kolaborasi antara inovasi teknologi pertanian (padi biosalin) dan wadah ekonomi (koperasi), diharapkan kemandirian pangan di Lampung Selatan dapat terwujud secara berkelanjutan.

Ketua MPR RI: Kolaborasi Pusat-Daerah Kunci Lampung Selatan Jadi Kekuatan Ekonomi Baru

KALIANDA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki modalitas yang sangat besar untuk bertransformasi menjadi pilar utama kekuatan ekonomi di Provinsi Lampung. Hal ini dapat terwujud melalui sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah serta pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani saat melakukan kunjungan kerja di Kalianda, Lampung Selatan, pada Jumat. Menurutnya, letak geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam menjadikan daerah ini sebagai “permata” yang harus dipoles dengan kebijakan yang tepat.

“Saya melihat Lampung Selatan memiliki potensi besar. Jika dikelola dengan konsisten dan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, daerah ini bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di Lampung,” ujar Ahmad Muzani.

Fokus pada Fondasi Ekonomi Rakyat

Dalam kesempatan tersebut, Muzani memberikan apresiasi khusus terhadap arah kebijakan pembangunan di Lampung Selatan yang dinilai konsisten berpihak pada rakyat kecil. Ia menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan di sektor-sektor krusial adalah harga mati untuk mencapai kesejahteraan merata.

• Pertanian: Sebagai lumbung pangan yang menyokong kebutuhan daerah dan nasional.
• Pariwisata: Memanfaatkan garis pantai dan keindahan alam untuk menarik investasi dan wisatawan.
• UMKM: Sebagai tulang punggung ekonomi yang paling tahan terhadap guncangan krisis.
  “Menurut saya, pertanian, pariwisata, dan UMKM merupakan fondasi ekonomi rakyat yang perlu terus diperkuat secara berkelanjutan. Sektor-sektor inilah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah,” tambah Muzani.

Respons Pemerintah Daerah: Pembangunan yang Berdampak Nyata

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyambut baik kehadiran dan dukungan dari Ketua MPR RI. Ia menilai kunjungan ini merupakan momentum strategis untuk menyelaraskan program daerah dengan visi besar pemerintah pusat.
Egi menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen untuk memastikan setiap program pembangunan tidak hanya berhenti pada tataran administratif atau seremonial semata.
Target Utama Pembangunan Lampung Selatan:

Sektor	Target Capaian
Pertanian	Meningkatkan nilai tambah (hilirisasi) produk tani agar petani lebih sejahtera.
Pariwisata	Transformasi destinasi lokal untuk pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya.
UMKM	Program “Naik Kelas” agar produk lokal mampu bersaing di pasar nasional maupun global.
“Kami ingin setiap kebijakan memberikan dampak nyata. Sektor pertanian harus mampu meningkatkan nilai tambah bagi petani, pariwisata membuka lapangan kerja, serta UMKM kita dorong agar naik kelas dan lebih kompetitif,” tegas Bupati Egi.

Sinergi untuk Masa Depan

Kunjungan ini diharapkan dapat mempercepat koordinasi antara Pemkab Lampung Selatan dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal dukungan infrastruktur dan bantuan teknis bagi para pelaku usaha di sektor pertanian dan UMKM.
Dengan dukungan dari pimpinan lembaga tinggi negara seperti Ketua MPR RI, Lampung Selatan optimis dapat mempercepat langkahnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di gerbang Pulau Sumatera.

Pertamina Resmi Naikkan Harga BBM Non-Subsidi,Dexlite dan Pertamax Turbo Melonjak Signifikan

PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Indonesia. Kebijakan ini mulai diberlakukan efektif sejak Sabtu, 18 April 2026.
Berdasarkan pengumuman resmi di laman perusahaan, kenaikan harga kali ini menyasar produk bahan bakar beroktan tinggi dan varian diesel nonsubsidi. Lonjakan harga terpantau cukup signifikan, terutama pada jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Rincian Perubahan Harga (Wilayah DKI Jakarta)

Penyesuaian harga ini bervariasi di tiap wilayah, namun untuk wilayah DKI Jakarta, berikut adalah rincian perbandingannya: Jenis BBM Harga Lama Harga Baru (Per 18 April) Selisih Kenaikan Pertamax Turbo (RON 98) Rp13.100 Rp19.400 Rp6.300 Dexlite Rp14.200 Rp23.600 Rp9.400 Pertamina Dex Rp14.500 Rp23.900 Rp9.400

Landasan Regulasi

Manajemen Pertamina menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk implementasi dari regulasi pemerintah yang berlaku.

“PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar,” tulis Pertamina dalam pernyataan resminya, Senin (20/4/2026).

BBM Subsidi dan Pertamax Tetap Stabil

Meski terjadi kenaikan tajam pada lini produk high-end, Pertamina memastikan bahwa harga BBM penugasan dan beberapa jenis lainnya tidak mengalami perubahan. Hal ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di sektor transportasi logistik dan menengah.
Beberapa jenis BBM yang tidak mengalami perubahan harga adalah:

• Pertalite (RON 90)
• Solar Subsidi (Bio Solar)
• Pertamax (RON 92)
• Pertamax Green 95
  Penyesuaian harga berkala pada BBM non-subsidi ini lazim dilakukan mengikuti tren harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah. Masyarakat diimbau untuk mengecek detail harga di wilayah masing-masing melalui aplikasi MyPertamina atau situs resmi perusahaan.

• Strategi “Spirit of Krakatoa”Lampung Selatan Siap Sambut Ratusan Investor Properti Nasional di HUT ke-54 REI
• Wujud Kepedulian, Bupati Pringsewu Sambangi Kediaman Keluarga PMI dan Serahkan Bantuan Sosial
• Perkuat Ketahanan Pangan dan Ekonomi Rakyat, Kajati Lampung Resmikan Koperasi Adhyaksa Mandiri Sejahtera
• Kejati Lampung Berhasil Tagih Piutang Pelindo Rp1,53 Miliar ke Perusahaan Energi
• Ketua MPR RI: Kolaborasi Pusat-Daerah Kunci Lampung Selatan Jadi Kekuatan Ekonomi Baru

• WordPress
• Facebook

Prabowo Dijadwalkan Rayakan May Day di Monas dan Resmikan Museum Marsinah di Nganjuk

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dipastikan akan merayakan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 mendatang bersama ribuan pekerja di Kawasan Monas, Jakarta. Selain menghadiri perayaan tersebut, Presiden juga dijadwalkan bertolak ke Nganjuk, Jawa Timur, untuk meresmikan Museum Marsinah sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol perjuangan buruh nasional.
Informasi strategis ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, dalam acara Halal Bihalal KSPSI yang digelar di Tangerang, Banten, pada Selasa (14/4). Acara tersebut turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran pimpinan buruh lainnya.

Kehadiran Presiden di Titik Massa

Andi Gani menjelaskan bahwa kepastian kehadiran orang nomor satu di Indonesia tersebut merupakan hasil dari pertemuan terbatas di Istana Kepresidenan dua pekan lalu. Kehadiran Presiden Prabowo di tengah massa buruh di Monas dinilai sebagai sinyal kuat komitmen pemerintah dalam mendengarkan aspirasi pekerja secara langsung.

“Dua minggu lalu saya dipanggil oleh Presiden Republik Indonesia untuk membahas May Day. Dipastikan Bapak Presiden Prabowo Subianto akan berada di tengah-tengah kita di Monas untuk merayakan May Day 2026,” ujar Andi Gani di hadapan para anggota KSPSI.

Peresmian Museum Marsinah di Nganjuk

Usai melangsungkan agenda di Jakarta, Presiden Prabowo beserta rombongan dijadwalkan terbang menuju Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Agenda utama di sana adalah peresmian Museum Marsinah, sebuah institusi yang didirikan untuk mengenang jasa dan keberanian Marsinah, aktivis buruh yang menjadi ikon perjuangan hak-hak pekerja di Indonesia.
Andi Gani menekankan bahwa peresmian ini akan menjadi momentum bersejarah bagi gerakan buruh tanah air.
“Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan 115 Pimpinan Konfederasi Serikat Buruh akan hadir langsung di Nganjuk. Ini adalah penghormatan besar bagi almarhumah Ibu Marsinah dan seluruh pejuang buruh di Indonesia,” tambahnya.

Sinergi Buruh dan Pemerintah

Kehadiran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam acara Halal Bihalal ini juga mempertegas komitmen kepolisian dalam mengawal perayaan May Day agar berjalan kondusif, aman, dan bermartabat.
Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi buruh diharapkan dapat menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih harmonis. Peresmian Museum Marsinah oleh Presiden sendiri dipandang sebagai langkah rekonsiliatif dan edukatif agar sejarah perjuangan buruh tetap hidup bagi generasi mendatang.

Read More Prabowo Dijadwalkan Rayakan May Day di Monas dan Resmikan Museum Marsinah di Nganjuk

Bupati Egi – Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua Umum Aspeksindo 2025-2030

Egi Pratama Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua Umum Aspeksindo 2025-2030

JAKARTA – Bupati Lampung Selatan, H. Radityo Egi Pratama, S.T., M.B.A., resmi mengemban amanah baru di tingkat nasional. Beliau dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) untuk masa bakti 2025-2030.
Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa (14/4/2026). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aspeksindo yang dirangkai dengan Seminar Nelayan Nasional.

Dorong Potensi Maritim Daerah

Kehadiran Radityo Egi Pratama dalam jajaran elite pengurus Aspeksindo diharapkan mampu membawa aspirasi daerah pesisir, khususnya Lampung Selatan, ke level kebijakan nasional. Dalam arahannya, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.

“Aspeksindo harus menjadi jembatan transformasi ekonomi biru di daerah. Saya berharap pengurus baru dapat mengakselerasi potensi kelautan kita menjadi kesejahteraan nyata bagi nelayan,” ujar Menteri KKP.

Komitmen untuk Lampung Selatan

Dipilihnya Bupati Lampung Selatan sebagai Wakil Ketua Umum bukan tanpa alasan. Posisi strategis Lampung Selatan sebagai gerbang masuk Pulau Sumatera dengan garis pantai yang panjang menjadikannya salah satu daerah kunci dalam peta maritim Indonesia.
Dengan jabatan baru ini, Egi Pratama berkomitmen untuk:

• Memperjuangkan regulasi yang berpihak pada percepatan pembangunan infrastruktur pesisir.
• Meningkatkan konektivitas antarwilayah kepulauan dan pesisir.
• Mendorong inovasi teknologi bagi nelayan lokal guna meningkatkan hasil tangkapan dan nilai jual produk perikanan.

Sinergi Nasional

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah kepulauan di Indonesia, jajaran pejabat Kementerian KKP, serta perwakilan organisasi nelayan. Melalui momentum ini, Aspeksindo menegaskan posisinya sebagai wadah perjuangan daerah pesisir dalam mewujudkan kedaulatan maritim Indonesia yang inklusif.

Ironi Piring Kosong: Belanja Mewah Badan Gizi Nasional Picu Amarah Publik

JAKARTA – Di tengah himpitan ekonomi yang mencekik dan fluktuasi harga pangan yang belum stabil, Badan Gizi Nasional (BGN) justru memicu polemik hebat. Dokumen rincian pengadaan barang Tahun Anggaran 2025-2026 yang bocor ke publik pada pertengahan April 2026 mengungkap sederet pos belanja fantastis yang dinilai “melenceng” dari misi utama pengentasan stunting dan pemberian makan bergizi bagi siswa.
Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas nutrisi di daerah tertinggal, data menunjukkan bahwa triliunan rupiah tersedot untuk kebutuhan non-inti yang dicap berlebihan oleh para pengamat kebijakan publik.

Rincian yang Mengusik Rasa Keadilan

Berdasarkan data yang dihimpun Repelita Jakarta, beberapa poin pengadaan yang menjadi sorotan tajam antara lain:

• Renovasi Kantor & Interior Premium: Alokasi dana untuk estetika ruang kerja pejabat BGN yang mencapai angka miliaran rupiah per unit kantor wilayah.
• Armada Kendaraan Operasional Mewah: Pengadaan mobil listrik kelas atas yang diklaim sebagai upaya “ramah lingkungan,” namun harganya dinilai tidak masuk akal untuk sekadar fungsi distribusi dan supervisi.
• Digital Branding & Aplikasi Eksklusif: Pengembangan sistem informasi yang menelan biaya ratusan miliar, namun fungsinya tumpang tindih dengan infrastruktur data yang sudah ada.
• Perjalanan Dinas & Sosialisasi Hotel Bintang Lima: Rangkaian seremoni peluncuran program yang digelar secara mewah di berbagai kota besar, di saat banyak sekolah masih mengeluhkan kurangnya alat simpan pangan (refrigerasi) yang layak.

Suara Kritik: “Substansi yang Terlupakan”

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut langkah BGN sebagai bentuk ketidakpekaan sosial.

“Sangat ironis ketika kita bicara tentang kekurangan kalori pada anak-anak kita, namun anggaran justru habis untuk ‘bungkusnya’ bukan ‘isinya’. Rakyat tidak butuh kantor BGN yang megah atau aplikasi canggih, rakyat butuh protein di atas meja makan anak-anak mereka,” tegasnya.

Di media sosial, gelombang protes warga sipil mulai bermunculan dengan tagar #GiziBukanGengsi. Publik mempertanyakan mengapa urgensi pemberian makan siang gratis tidak tercermin dalam efisiensi belanja birokrasi.

Tanggapan Pihak Terkait

Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Gizi Nasional belum memberikan pernyataan resmi terkait rincian pengadaan tersebut. Namun, sumber internal menyatakan bahwa pengadaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur operasional standar untuk menunjang performa lembaga baru yang memiliki tanggung jawab besar secara nasional.
Analisis Redaksi:
Ketimpangan antara gaya hidup birokrasi dan realita ekonomi masyarakat dapat menggerus kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah. Transparansi dan audit menyeluruh terhadap anggaran BGN kini menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi.
Laporan Tim Investigasi Repelita Jakarta.