Bupati Egi – Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua Umum Aspeksindo 2025-2030

Egi Pratama Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua Umum Aspeksindo 2025-2030

JAKARTA – Bupati Lampung Selatan, H. Radityo Egi Pratama, S.T., M.B.A., resmi mengemban amanah baru di tingkat nasional. Beliau dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) untuk masa bakti 2025-2030.
Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa (14/4/2026). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aspeksindo yang dirangkai dengan Seminar Nelayan Nasional.

Dorong Potensi Maritim Daerah

Kehadiran Radityo Egi Pratama dalam jajaran elite pengurus Aspeksindo diharapkan mampu membawa aspirasi daerah pesisir, khususnya Lampung Selatan, ke level kebijakan nasional. Dalam arahannya, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.

“Aspeksindo harus menjadi jembatan transformasi ekonomi biru di daerah. Saya berharap pengurus baru dapat mengakselerasi potensi kelautan kita menjadi kesejahteraan nyata bagi nelayan,” ujar Menteri KKP.

Komitmen untuk Lampung Selatan

Dipilihnya Bupati Lampung Selatan sebagai Wakil Ketua Umum bukan tanpa alasan. Posisi strategis Lampung Selatan sebagai gerbang masuk Pulau Sumatera dengan garis pantai yang panjang menjadikannya salah satu daerah kunci dalam peta maritim Indonesia.
Dengan jabatan baru ini, Egi Pratama berkomitmen untuk:

• Memperjuangkan regulasi yang berpihak pada percepatan pembangunan infrastruktur pesisir.
• Meningkatkan konektivitas antarwilayah kepulauan dan pesisir.
• Mendorong inovasi teknologi bagi nelayan lokal guna meningkatkan hasil tangkapan dan nilai jual produk perikanan.

Sinergi Nasional

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah kepulauan di Indonesia, jajaran pejabat Kementerian KKP, serta perwakilan organisasi nelayan. Melalui momentum ini, Aspeksindo menegaskan posisinya sebagai wadah perjuangan daerah pesisir dalam mewujudkan kedaulatan maritim Indonesia yang inklusif.

Simfoni Kejayaan di Theater of Dreams: Mengenang Duet Maut Ferguson dan Ronaldo

MANCHESTER – Dalam sejarah sepak bola modern, sulit untuk menemukan sinergi yang lebih ikonik daripada hubungan antara Sir Alex Ferguson dan Cristiano Ronaldo. Lebih dari sekadar manajer dan pemain, keduanya adalah arsitek di balik era keemasan Manchester United yang mengubah peta kekuatan sepak bola Eropa pada medio 2000-an.

Kerja sama yang terjalin selama enam musim (2003–2009) ini bukan hanya tentang trofi, melainkan tentang transformasi seorang remaja berbakat menjadi legenda dunia.

Dari Talenta Mentah Menjadi Pemegang Ballon d’Or

Ketika Ferguson memboyong Ronaldo dari Sporting Lisbon pada tahun 2003, publik melihat seorang pemuda kurus dengan kemampuan olah bola yang dianggap terlalu pamer (showboating). Namun, di bawah asuhan tangan besi nan bapak dari Ferguson, talenta mentah tersebut ditempa menjadi mesin gol yang efisien.

Puncaknya terjadi pada tahun 2008. Setelah membawa Setan Merah mendominasi domestik dan Eropa, Ronaldo dinobatkan sebagai pemenang Ballon d’Or pertamanya. Ferguson berhasil membuktikan bahwa visinya dalam merekrut “anak laki-laki dari Madeira” tersebut adalah keputusan terbaik dalam sejarah klub.

Dominasi Tanpa Henti di Inggris dan Eropa

Selama kurun waktu enam tahun, duet ini mempersembahkan lemari trofi yang penuh sesak bagi publik Old Trafford. Berikut adalah torehan prestisius mereka:

Ironi Piring Kosong: Belanja Mewah Badan Gizi Nasional Picu Amarah Publik

JAKARTA – Di tengah himpitan ekonomi yang mencekik dan fluktuasi harga pangan yang belum stabil, Badan Gizi Nasional (BGN) justru memicu polemik hebat. Dokumen rincian pengadaan barang Tahun Anggaran 2025-2026 yang bocor ke publik pada pertengahan April 2026 mengungkap sederet pos belanja fantastis yang dinilai “melenceng” dari misi utama pengentasan stunting dan pemberian makan bergizi bagi siswa.
Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas nutrisi di daerah tertinggal, data menunjukkan bahwa triliunan rupiah tersedot untuk kebutuhan non-inti yang dicap berlebihan oleh para pengamat kebijakan publik.

Rincian yang Mengusik Rasa Keadilan

Berdasarkan data yang dihimpun Repelita Jakarta, beberapa poin pengadaan yang menjadi sorotan tajam antara lain:

• Renovasi Kantor & Interior Premium: Alokasi dana untuk estetika ruang kerja pejabat BGN yang mencapai angka miliaran rupiah per unit kantor wilayah.
• Armada Kendaraan Operasional Mewah: Pengadaan mobil listrik kelas atas yang diklaim sebagai upaya “ramah lingkungan,” namun harganya dinilai tidak masuk akal untuk sekadar fungsi distribusi dan supervisi.
• Digital Branding & Aplikasi Eksklusif: Pengembangan sistem informasi yang menelan biaya ratusan miliar, namun fungsinya tumpang tindih dengan infrastruktur data yang sudah ada.
• Perjalanan Dinas & Sosialisasi Hotel Bintang Lima: Rangkaian seremoni peluncuran program yang digelar secara mewah di berbagai kota besar, di saat banyak sekolah masih mengeluhkan kurangnya alat simpan pangan (refrigerasi) yang layak.

Suara Kritik: “Substansi yang Terlupakan”

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut langkah BGN sebagai bentuk ketidakpekaan sosial.

“Sangat ironis ketika kita bicara tentang kekurangan kalori pada anak-anak kita, namun anggaran justru habis untuk ‘bungkusnya’ bukan ‘isinya’. Rakyat tidak butuh kantor BGN yang megah atau aplikasi canggih, rakyat butuh protein di atas meja makan anak-anak mereka,” tegasnya.

Di media sosial, gelombang protes warga sipil mulai bermunculan dengan tagar #GiziBukanGengsi. Publik mempertanyakan mengapa urgensi pemberian makan siang gratis tidak tercermin dalam efisiensi belanja birokrasi.

Tanggapan Pihak Terkait

Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Gizi Nasional belum memberikan pernyataan resmi terkait rincian pengadaan tersebut. Namun, sumber internal menyatakan bahwa pengadaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur operasional standar untuk menunjang performa lembaga baru yang memiliki tanggung jawab besar secara nasional.
Analisis Redaksi:
Ketimpangan antara gaya hidup birokrasi dan realita ekonomi masyarakat dapat menggerus kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah. Transparansi dan audit menyeluruh terhadap anggaran BGN kini menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi.
Laporan Tim Investigasi Repelita Jakarta.